PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang bergerak cepat menutup kekurangan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai Rp 4,4 miliar. Langkah itu diambil setelah pemerintah provinsi belum memberikan kepastian mengenai kesanggupan mereka menanggung biaya tersebut.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, mengatakan saat ini pihaknya tengah menghitung besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang akan dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026. Dana itu diproyeksikan untuk menutupi sejumlah kebutuhan prioritas daerah, terutama kekurangan anggaran program UHC.
Menurut Saparudin, sebelumnya pemerintah provinsi berencana menanggung pembiayaan program UHC. “Tadinya pemerintah provinsi yang mau menanggung, sehingga kita belum menganggarkan. Tetapi kemudian provinsi belum bisa memastikan apakah itu bisa ditanggung atau tidak,” jelasnya dalam keterangan, Senin (18/5/2026).
Ketidakpastian dari tingkat provinsi itu memaksa Pemkot Pangkalpinang mengambil langkah darurat. Untuk sementara, mereka menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar Rp 6 miliar guna menutup kebutuhan tersebut.
Saparudin menjelaskan, salah satu sumber utama SILPA berasal dari kebijakan efisiensi yang telah diterapkan di seluruh OPD. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, sesuai arahan Presiden, menjadi penyumbang terbesar.
“Di APBD perubahan itu kan ada SILPA, nah harus kita hitung nanti kita mau gunakan buat apa. Sekarang ini sudah mendekati, jadi kita harus tahu ada sekian miliar,” ujar Saparudin.
Dana hasil penghematan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan untuk menutupi sejumlah kekurangan anggaran yang masih menjadi beban pemerintah kota.
Langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Pangkalpinang dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. Dengan adanya dana talangan dari PAD dan rencana pemanfaatan SILPA, program UHC dipastikan tidak akan terhenti.
“Sementara ini salah satunya menggunakan dana hasil PAD sekitar Rp 6 miliar untuk menutupi itu dulu,” katanya.
Keputusan ini memastikan warga Pangkalpinang tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis tanpa hambatan administratif, meski ada ketidakpastian dari pemerintah provinsi. Pemkot berharap skema pembiayaan permanen bisa segera dirumuskan dalam APBD Perubahan mendatang.