KOBA — Kepala BPKAD Bangka Tengah Redha Tama menyatakan pengendalian anggaran dilakukan dengan memantau perkembangan kondisi keuangan daerah sekaligus mengevaluasi kebutuhan belanja pemerintah kabupaten. Evaluasi menyasar pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Sejumlah pengeluaran nonprioritas, seperti belanja makan dan minum, perjalanan dinas, serta biaya operasional yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, diarahkan untuk diefisienkan,” ujar Redha di Koba, Rabu (21/10/2026).
Pos Belanja yang Dipangkas
Efisiensi menyasar tiga kelompok pengeluaran rutin. Belanja makan dan minum kegiatan, perjalanan dinas, serta biaya operasional kantor yang tidak bersinggungan langsung dengan layanan publik masuk daftar penyesuaian.
Redha menyebut pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pengeluaran harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi kegiatan agar pelayanan publik tidak terganggu.
Pelayanan Dasar Tetap Jadi Prioritas
Di sisi lain, BPKAD memastikan alokasi untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan sektor kesehatan tidak ikut dipangkas. Tiga sektor itu tetap menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten dalam penyusunan belanja.
Menurut Redha, keterbatasan fiskal menuntut setiap perangkat daerah lebih cermat menggunakan anggaran. Pemantauan dilakukan agar dana yang tersedia cukup membiayai penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir tahun.
Fasilitas Kantor Ikut Diefisienkan
Selain belanja kegiatan, penggunaan fasilitas operasional kantor perlu dikelola lebih hemat. Penyesuaian tetap mempertimbangkan kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada warga.
BPKAD terus memantau penggunaan anggaran hingga penghujung tahun. Langkah itu untuk mengendalikan pengeluaran sekaligus menjaga ketersediaan dana bagi program prioritas.
Upaya efisiensi diharapkan menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan membuat penggunaan APBD Bangka Tengah lebih efektif di tengah keterbatasan anggaran.
