SUNGAILIAT — Pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng pihak swasta untuk membantu kelompok rentan memperoleh layanan kesehatan dasar. Langkah ini menyasar warga yang dinyatakan tidak aktif dari perlindungan BPJS Kesehatan akibat tunggakan iuran.
19.077 Jiwa Kelompok Rentan Tidak Aktif BPJS
Bupati Bangka Fery Insani mengungkapkan, berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 19.077 jiwa dari kelompok rentan Desil 1 sampai Desil 5 berstatus tidak aktif. Mereka mengalami tunggakan iuran yang membuat kepesertaannya terhenti.
Selain itu, warga tidak aktif di Desil 6 hingga Desil 7 mencapai 12.288 jiwa. Sementara untuk Desil 8 hingga Desil 10, jumlahnya mencapai 7.745 jiwa.
Anggaran Pemda Terbatas, Swasta Diminta Bantu
Bupati Fery Insani mengatakan keterlibatan swasta diperlukan karena keterbatasan anggaran Pemkab Bangka. Saat ini, pemerintah daerah sudah menanggung layanan kesehatan dasar untuk 77.635 jiwa dengan total anggaran Rp30 miliar.
"Pihak swasta melalui program sosial perusahaan hendaknya dapat membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan keluarga kelompok rentan yang non-aktif karena pelayanan kesehatan dasar masyarakat merupakan kewajiban utama," kata Bupati Fery Insani di Sungailiat, Kamis.
Cakupan UHC Capai 99,6 Persen, Masih Ada Celah
Peran swasta dinilai dapat mempercepat capaian Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) yang saat ini sudah mencapai 99,6 persen. Angka itu menunjukkan hampir seluruh masyarakat Bangka sudah mendapat perlindungan kesehatan.
Namun, masih ada celah perlindungan akibat tunggakan iuran. Bupati berharap keterlibatan swasta dapat segera menutup celah tersebut, sehingga tidak ada warga yang terlewat dari jaminan pelayanan kesehatan.
Kelompok Rentan Berisiko Alami Masalah Sosial Ekonomi
Kelompok keluarga rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya bantuan dari swasta, diharapkan mereka bisa kembali aktif dan mengakses layanan kesehatan dasar.
Pemkab Bangka terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh warganya terlindungi. Program ini menjadi salah satu solusi jangka pendek mengatasi persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan di daerah.
