PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menerapkan kebijakan baru yang membatasi jumlah pegawai dalam satu kegiatan perjalanan dinas. Gubernur Hidayat Arsani menyoroti kebiasaan mengirim rombongan besar yang dinilai tidak efisien dan membebani keuangan daerah.
“Dinas luar kita perketat, ini kadang-kadang ke Bangka Tengah bisa 10 orang, jadi kita efisiensilah. Sesuai instruksi Pak Presiden, pemerintahan sekarang sedang tidak lagi baik-baik. Kita irit-iritlah,” ujar Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Selasa (17/6/2026).
Kepala Dinas Dievaluasi, Sanksi Tunggu Pelanggar
Gubernur menilai sejumlah kepala dinas lalai dalam mengawasi bawahannya. Ia menyebut pengawasan yang longgar membuat anggaran perjalanan membengkak tanpa hasil kerja yang jelas. “Kepala dinasnya bobol, sekarang dievaluasi. Mudah-mudahan mereka sadar,” tegasnya.
Selain membatasi jumlah personel, Pemprov juga menegakkan disiplin jam kerja. ASN dan PPPK dilarang berada di luar kantor, seperti berkunjung ke pusat perbelanjaan, saat jam kerja. Waktu istirahat resmi hanya diberikan pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.
Dampak ke Anggaran: Potongan TPP dan Jasa Ekspedisi
Bagi pegawai yang melanggar aturan, sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diterapkan sebagai efek jera. Pemerintah juga mendorong penggunaan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang, alih-alih mengirim rombongan pegawai, demi mendukung perekonomian lokal.
Langkah ini diambil agar anggaran daerah lebih tepat sasaran dan memperbaiki citra birokrasi di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tidak sehat. “Pemerintahan sekarang sedang tidak lagi baik-baik. Kita irit-iritlah,” pesan Gubernur mengingatkan seluruh elemen pemerintahan.
