KOBA — Efrianda menyoroti bahwa pembangunan kependudukan di Bangka Tengah tidak bisa digarap satu perangkat daerah saja. Menurutnya, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi lintas instansi agar setiap program berjalan terukur dan berdampak langsung ke warga.
Ia menilai keberhasilan pembangunan kependudukan bergantung pada keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi antarinstansi disebutnya sebagai kunci utama pelaksanaan rencana aksi PJPK 2026.
Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Bangka Tengah 2025–2029 telah ditetapkan sebagai acuan mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Efrianda meminta dokumen itu tidak sekadar tersimpan sebagai arsip.
"Dokumen tersebut harus diterjemahkan menjadi program nyata dengan indikator keberhasilan dan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Setiap perangkat daerah diminta memahami peran dan tanggung jawabnya, lalu memasukkan program pembangunan kependudukan ke dalam perencanaan dan penganggaran. Keterpaduan ini dinilai penting agar kegiatan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi.
Efrianda juga meminta perangkat daerah menyampaikan data dan informasi pelaksanaan program secara berkala. Laporan itu akan dipakai sebagai bahan pemantauan dan evaluasi capaian indikator serta target yang telah disepakati.
"Jangan sampai rencana aksi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus benar-benar menjadi pedoman kerja yang dilaksanakan dan dievaluasi secara konsisten," tegasnya.
Ia menegaskan pembangunan kependudukan merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja. Komitmen, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bangka Tengah.