KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Perum Bulog menonaktifkan enam pejabat wilayahnya, termasuk jajaran Kantor Wilayah DKI Jakarta, menyusul kasus pengemasan ulang beras SPHP yang terungkap di Matraman dan Pasar Induk Cipinang. Penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan tidak terganggu, meski statusnya belum berarti terbukti terlibat.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan penonaktifan itu merupakan bentuk tanggung jawab manajemen atas kasus yang mencuat di wilayah Jakarta. Keputusan diambil setelah rapat direksi dengan arahan Menteri Pertanian, dan mencakup pejabat dari tingkat kanwil hingga kepala cabang. "Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan Direksi, Rapat Direksi, jadi kami putuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan," kata Rizal di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Rizal membenarkan bahwa salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah pimpinan Kantor Wilayah Bulog DKI Jakarta. Ia enggan merinci jabatan lain dengan alasan bersifat internal perusahaan. Menurutnya, langkah ini diambil supaya setiap pimpinan wilayah dan cabang memikul tanggung jawab atas tugasnya masing-masing.
Penonaktifan menyasar pejabat yang membidangi urusan pemasaran dan distribusi di lingkungan Kanwil Bulog DKI Jakarta. Rizal menegaskan status nonaktif belum berarti yang bersangkutan terbukti terlibat. Bila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan, pejabat terkait akan diproses sesuai aturan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik mereka akan dipulihkan.
"Ini masih pendalaman. Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu sampai betul-betul terbukti atau tidak," ujarnya.
Kasus bermula dari penangkapan pihak yang diduga mengemas ulang beras SPHP Bulog menjadi kemasan 50 kilogram di Matraman, Jakarta Timur. Penyelidikan kemudian dikembangkan ke sejumlah lokasi lain di kawasan yang sama. Bulog bersama kepolisian menelusuri jalur pembelian beras melalui nomor kendaraan pengangkut, rekaman CCTV kantor Bulog DKI Jakarta, dokumen surat jalan, hingga data pembelian di aplikasi Klik SPHP.
Dari penelusuran itu, Bulog mengidentifikasi pemilik Rumah Pangan Kita (RPK) yang terdaftar sebagai mitra pada 27 Agustus 2026. Pemilik RPK berinisial RH itu diduga membeli beras SPHP melalui mekanisme Klik SPHP, tetapi dengan pola pemesanan yang tidak wajar.
Ketentuan pembelian beras SPHP lewat RPK umumnya berkisar 2-4 ton per pemesanan. Rizal menyoroti pola pemesanan yang jauh melampaui batas tersebut dalam waktu singkat. "Contoh, 1 RPK itu kan maksimal 2-4 ton. Nah kalau 1 minggu itu bisa 3-4 kali pesan itu kan ada indikasi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.
Bulog juga membuka data komputer bagian pemasaran Kanwil DKI Jakarta untuk kepentingan forensik internal. Pendalaman melibatkan kepolisian, termasuk menghitung volume pembelian yang dinilai tidak wajar. Hingga kini, Bulog belum merinci berapa ton beras yang diduga dialihkan dari jalur distribusi resmi.
Kasus oplosan beras SPHP menambah tekanan publik terhadap tata kelola pangan bersubsidi, terutama di wilayah padat konsumen seperti Jakarta. Penonaktifan enam pejabat menjadi sinyal bahwa Bulog berupaya menjaga integritas rantai distribusi SPHP, sekaligus memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan di internal perusahaan.