KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 yang disebut mencapai Rp 5 triliun. Juru bicara fraksi, Muhammad Saleh, menilai angka besar itu belum dibarengi laporan konkret soal pembangunan dan perbaikan Kota Praya sebagai ibu kota kabupaten.
Pernyataan itu disampaikan Muhammad Saleh dalam sidang paripurna DPRD Lombok Tengah, Senin (19/10/2026). Menurut Saleh, ekspektasi publik terhadap pendapatan daerah dari gelaran MotoGP Mandalika 2026 sudah tinggi, tetapi pemerintah belum membeberkan laporan rinci soal arah pemanfaatan potensi ekonomi kawasan tersebut.
Saleh menyebut angka perputaran ekonomi MotoGP yang besar di telinga publik. Angka itu, katanya, membuat masyarakat menaruh harapan besar bahwa Lombok Tengah punya cukup pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah.
Fraksi NasDem menilai sektor pertanian, UMKM, perdagangan, jasa, perikanan, ekonomi kreatif, dan investasi seharusnya ikut menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di luar gelaran balap.
"Ini kami sampaikan kembali mengingat penyampaian pemerintah pada waktu sebelumnya, bahwa ini terkait dengan keselarasan sudut pandang pemerintah daerah dalam melihat besarnya potensi Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dalam memperkuat posisi daerah pada peta pariwisata nasional maupun internasional," kata Saleh.
Dalam pandangan Fraksi NasDem, ada sindiran tajam yang muncul di helatan MotoGP 2026: Lombok Tengah dinilai tidak cocok menjadi tempat karnaval MotoGP. Saleh menegaskan sindiran itu bukan sekadar lelucon, melainkan kritik tentang cara merawat sebuah kota.
Fraksi Partai NasDem lantas memandang Kota Praya mau tidak mau harus mendapat atensi lebih sebagai simbol daerah di etalase pembangunan Lombok Tengah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.
Saleh menyoroti kondisi ibu kota Lombok Tengah yang menurutnya masih berjibaku dengan persoalan tata ruang dan sampah. Persoalan itu, katanya, seakan hanya menjadi agenda diskusi tahunan tanpa penyelesaian.
"Kondisi ibukota Lombok Tengah, Praya yang masih berjibaku dengan tata ruang dan sampah seakan hanya menjadi diskusi agenda tahunan semata. Banjir hanya dibicarakan saat musim hujan, saat musim kemarau yang mestinya menjadi saat untuk berpikir dan bertindak tentang pencegahan banjir tetap malah dilupakan. Itu hanya satu contoh saja," sentilnya.
Melalui pernyataan itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah menyelaraskan sudut pandang soal potensi Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dengan kebutuhan pembangunan Kota Praya. Laporan dampak MotoGP terhadap ekonomi dan pembangunan daerah menjadi hal yang dinanti fraksi tersebut.