KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan BBM di sejumlah daerah dan pemadaman listrik berulang sepanjang 2026 sebagai tiga pekerjaan rumah terbesar pemerintah Prabowo-Gibran. Lembaga itu mendesak pembenahan pasokan BBM, pemulihan keandalan listrik, dan percepatan program PLTS 100 GW yang hingga kini baru terpasang 1,5 GW.
IESR menyampaikan penilaian tersebut dalam siaran pers yang dikutip Selasa (20/10/2026), memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran. Lembaga pemikir bidang energi itu menilai ada kesenjangan antara target ketahanan energi pemerintah dan layanan yang benar-benar diterima masyarakat.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR, menegaskan ukuran ketahanan energi tidak berhenti pada pidato kebijakan. Menurut dia, kemampuan menjaga pasokan dan distribusi masih perlu dibenahi secara serius.
"Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar. Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius," ujar Fabby.
Kelangkaan bahan bakar bersubsidi muncul di berbagai daerah sejak Mei 2026. Pada Oktober, gangguan serupa terjadi di Malang Raya dan Bali. IESR menilai peristiwa itu menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan cadangan operasional dan distribusi energi.
Dampaknya paling terasa bagi pekerja transportasi, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga yang bergantung pada BBM bersubsidi. Ketergantungan Indonesia terhadap impor juga belum surut. Kementerian ESDM mencatat kebutuhan bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun pada Juni 2026.
Kapasitas kilang Balikpapan sudah ditingkatkan, tetapi kebutuhan impor diperkirakan masih mencapai 20 juta kiloliter. Sementara itu, produksi minyak mentah dan kondensat pada Januari–Juli 2026 hanya 547 ribu barel per hari, jauh dari target 1 juta barel per hari.
Di sektor kelistrikan, gangguan di Sumatra dan pemadaman bergilir di Sulawesi membuka persoalan kesiapan pembangkit. IESR menyoroti pasokan energi primer, cadangan operasi, serta jaringan transmisi dan distribusi yang belum memadai.
Penambahan kapasitas pembangkit dinilai harus dibarengi pemeliharaan rutin, sistem operasi yang fleksibel, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem. Perencanaan listrik juga perlu memperhitungkan risiko iklim dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pembangkit fosil.
Program PLTS 100 GW dipandang IESR sebagai peluang strategis memperkuat ketahanan energi. Program ini berpotensi mengurangi konsumsi BBM dan batu bara sekaligus memperluas akses listrik di daerah terpencil.
Namun realisasinya masih jauh. Hingga April 2026, kapasitas terpasang PLTS baru 1,5 GW. Rancangan Peraturan Presiden sebagai landasan program juga masih dalam harmonisasi pada awal Oktober, sehingga regulasi, pembiayaan, kesiapan jaringan, dan sistem penyimpanan energi belum pasti.
IESR merumuskan tiga langkah perbaikan. Pertama, memulihkan pasokan BBM dan membenahi distribusi serta subsidi. Pemerintah bersama Pertamina diminta menormalkan pasokan di seluruh wilayah terdampak dan membuka informasi stok kepada publik.
Kedua, memperbaiki keandalan sistem kelistrikan. IESR mendorong audit teknis independen terhadap pemadaman besar dan gangguan berulang sepanjang 2026, dengan hasil yang ditindaklanjuti lewat rencana perbaikan transparan dan terukur.
Ketiga, mempercepat implementasi PLTS 100 GW dengan target terukur. Presiden diminta segera menetapkan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan program agar pembangunan pembangkit surya tidak berhenti di tahap wacana.
IESR juga mengingatkan bahwa menahan harga energi memang melindungi konsumen dalam jangka pendek. Namun biaya pengadaan tetap harus ditanggung badan usaha atau anggaran negara, sehingga perlindungan kelompok rentan perlu berjalan bersama reformasi subsidi.