KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Jakarta — Insentif fiskal terbukti menjadi katalis utama pertumbuhan kendaraan listrik roda dua di Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat program bantuan pembelian yang digulirkan pemerintah berhasil mengerek realisasi penyaluran hingga 62.541 unit sepanjang 2024, sebuah lompatan besar dari tahun sebelumnya yang hanya 11.532 unit.
Program ini melibatkan 22 industri dengan total 70 tipe model kendaraan listrik roda dua. Secara kumulatif, pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk 74.073 unit kendaraan sejak program dicanangkan.
Dampak stimulus terhadap pasar sangat terlihat jelas. Penjualan motor listrik secara keseluruhan merangkak naik dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit di 2023, lalu memuncak di angka 77.078 unit pada 2024. Angka ini membuktikan bahwa kebijakan dari sisi permintaan (demand) memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap adopsi kendaraan listrik di tanah air.
Sayangnya, momentum tersebut tidak berlanjut. Data penjualan sepanjang 2025 menunjukkan koreksi signifikan dengan total hanya 55.059 unit. Penurunan ini terjadi seiring dengan berakhirnya periode puncak stimulus, menandakan pasar masih sangat bergantung pada intervensi pemerintah.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi industri. Menurutnya, stimulus pasar memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik roda dua.
“Karena itu, kebijakan pengembangan demand dan supply harus berjalan beriringan sehingga industri memiliki kepastian pasar sekaligus terpacu terus melakukan investasi dan pendalaman struktur,” ujarnya, dikutip Jumat (14/8/2026).
Agus menambahkan, kepastian pasar menjadi syarat mutlak agar industri berani melakukan ekspansi kapasitas produksi. Saat ini, Indonesia telah memiliki 69 perusahaan industri KBLBB roda dua dan roda tiga dengan total kapasitas produksi mencapai 2,511 juta unit per tahun. Total investasi yang mengalir ke sektor ini pun telah menembus angka Rp1,2 triliun.
Di sisi hulu, pemerintah terus memperkuat ekosistem manufaktur lokal. Hingga 22 Juli 2026, tercatat 31 perusahaan dengan 98 produk KBLBB roda dua dan roda tiga telah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Rata-rata TKDN kendaraan listrik roda dua dan roda tiga saat ini berada di angka 47,5 persen, dengan rentang nilai antara 27 persen hingga 74,27 persen. Pemerintah telah menetapkan target minimum TKDN sebesar 60 persen pada periode 2027–2029, dan selanjutnya akan dinaikkan menjadi 80 persen mulai tahun 2030.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengembangan pasar yang digenjot lewat subsidi berjalan beriringan dengan penguatan industri dalam negeri, sehingga ketergantungan pada komponen impor bisa terus ditekan.