KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Instruksi tersebut mengemuka dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8) malam. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pemangkasan struktur ini bukan sekadar pengurangan jumlah entitas, melainkan upaya menyeluruh untuk merampingkan birokrasi. "Presiden memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ujar Teddy dalam siaran resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8).
Dalam kesempatan yang sama, Simon Aloysius Mantiri tidak hanya menerima perintah. Dirut Pertamina itu juga melaporkan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang telah berjalan sejak Juli 2025. Simon memastikan kesiapan infrastruktur perusahaan untuk menjalankan program mandatori bioetanol yang tengah disiapkan pemerintah.
Kehadiran Simon dalam forum terbatas itu menegaskan bahwa efisiensi struktural menjadi prioritas sebelum ekspansi bisnis baru dijalankan. Rapat ini juga dihadiri Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Langkah perampingan ini sebenarnya sudah berjalan. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, pekan lalu, melaporkan progres instruksi presiden tersebut. Per akhir Juli 2025, sebanyak 274 perusahaan dari berbagai BUMN telah menjalani proses perampingan atau streamlining.
"Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga," kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8) pekan lalu.
Praktik selama ini, BUMN raksasa seperti Pertamina dan PLN kerap memiliki puluhan anak perusahaan yang masing-masing membawahi cucu dan cicit usaha. Struktur ini membuat rantai komando panjang, rawan inefisiensi, dan memperlambat respons terhadap perubahan pasar. Dengan perampingan, keputusan strategis tidak lagi harus menunggu koordinasi lintas direktorat dan anak usaha.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah menggenjot kinerja BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Efisiensi yang dihasilkan dari pemangkasan struktur diharapkan mampu memperbaiki fundamental keuangan negara dan memperkuat daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.