KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pagu yang diajukan untuk 2027 naik tipis dibandingkan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp47,13 triliun. Dalam paparannya di hadapan Komisi XI DPR, ia merinci komposisi anggaran yang terdiri dari dana rupiah murni Rp39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp102,15 miliar, dan dana Badan Layanan Umum (BLU) Rp10,38 triliun.
Purbaya menjelaskan, usulan anggaran tersebut akan didistribusikan ke dalam lima program utama. Porsi terbesar, yakni Rp47,93 triliun, dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Angka ini berasal dari rupiah murni sebesar Rp37,55 triliun, PNBP Rp1,10 triliun, dan dana BLU Rp10,37 triliun.
Sementara itu, program pengelolaan penerimaan negara mendapat alokasi Rp1,62 triliun. Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko diusulkan sebesar Rp194,68 miliar, yang bersumber dari rupiah murni Rp93,63 miliar dan PNBP Rp101,04 miliar.
Dua program lainnya mendapat porsi lebih kecil. Program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dialokasikan Rp36,33 miliar dari rupiah murni. Adapun program pengelolaan belanja negara hanya diusulkan Rp14,12 miliar, juga dari rupiah murni.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menegaskan bahwa usulan pagu indikatif ini relatif setara dengan pagu 2026 setelah mempertimbangkan kebijakan efisiensi. Menurutnya, tren ini sejalan dengan arahan nasional untuk mengoptimalkan sumber daya di tengah meningkatnya kebutuhan program prioritas.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana Kementerian Lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional," ujar Purbaya dalam keterangannya.
Pernyataan itu mengindikasikan bahwa kenaikan tipis anggaran 2027 bukan semata-mata ekspansi fiskal, melainkan hasil penajaman belanja. Pemerintah, melalui Kemenkeu, berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
Dari total usulan Rp49,80 triliun, sumber dana rupiah murni masih mendominasi dengan porsi hampir 79 persen. Sisanya berasal dari PNBP dan dana BLU. Kenaikan tipis dari pagu 2026 sebesar Rp47,13 triliun menunjukkan pola anggaran yang cenderung stabil, tanpa lonjakan signifikan.
Data ini menjadi penting karena Kemenkeu adalah salah satu kementerian dengan beban kerja strategis, mulai dari pengelolaan fiskal, penerimaan negara, hingga perbendaharaan. Alokasi besar untuk dukungan manajemen, yang mencakup belanja operasional dan administrasi, kerap menjadi perhatian publik terkait efisiensi birokrasi.
Proses pembahasan lebih lanjut dengan Komisi XI DPR masih akan berlangsung. Keputusan final atas pagu anggaran Kemenkeu 2027 baru akan ditetapkan setelah melalui serangkaian rapat dan negosiasi antara pemerintah dan legislatif.