KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Skema subsidi yang tengah disiapkan pemerintah mencakup PPN DTP 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau NMC (nickel-manganese-cobalt). Sementara mobil listrik dengan baterai selain nikel, seperti LFP, hanya mendapat PPN DTP 40 persen. Untuk motor listrik, subsidi tetap Rp5 juta per unit. Kebijakan ini mulai berlaku Juni 2026.
Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai langkah ini lebih selektif dibanding kebijakan subsidi sebelumnya. "Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/4).
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan pasar kendaraan listrik domestik tumbuh pesat. Penjualan wholesales mobil listrik berbasis baterai (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.
Namun, dominasi pasar masih dipegang baterai LFP yang bahan bakunya belum diproduksi di Indonesia. Pada 2024, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen, sementara NMC hanya 9.390 unit atau 16,7 persen. Pada 2025, pangsa LFP sedikit turun ke 77,2 persen (88.344 unit), sedangkan NMC naik ke 22,8 persen (26.069 unit).
Yang menarik, pertumbuhan NMC justru jauh lebih cepat. Sepanjang 2025, penjualan mobil NMC melonjak 177,6 persen, sedangkan LFP hanya tumbuh 88,7 persen. Artinya, pasar mulai bergerak ke arah teknologi yang lebih relevan dengan sumber daya domestik.
Fahmi mengingatkan bahwa jika pasar terus tumbuh tapi didominasi LFP, nilai tambah industri berisiko mengalir ke luar negeri. "Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," tegasnya.
Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, subsidi saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi baterai di dalam negeri, peningkatan TKDN, dan transfer teknologi dari investor asing.
Fahmi menambahkan, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel. Konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional, bukan sekadar pasar bagi produk impor.