PANGKALPINANG — Sekretaris Daerah Babel Fery Afriyanto menyatakan penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar tidak menimbulkan konflik agraria maupun persoalan sosial di masyarakat. Rapat koordinasi akhir tahun itu mempertemukan instansi terkait untuk menyatukan data dan langkah kerja.
Landasan Pacu hingga Permukiman Berada di Dalam Blok IUP
Fery menyebut sejumlah sarana dan prasarana umum masih berada di dalam blok izin usaha pertambangan. Infrastruktur yang dimaksud mencakup landasan pacu hingga kawasan permukiman.
"Sarana dan prasarana umum, infrastruktur seperti landasan pacu, hingga permukiman juga ada yang masih berada di dalam blok IUP. Hal ini menjadi perhatian Pak Gubernur agar kejelasan status lahan dan aset dapat dirumuskan serta diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan agraria maupun sosial kemasyarakatan," kata Fery.
Pemprov Babel menargetkan kejelasan status lahan dan aset tersebut dirumuskan bersama instansi terkait. Penuntasan tumpang tindih perizinan tambang menjadi salah satu dari tiga agenda prioritas yang dibahas dalam rapat tersebut.
Dua Agenda Lain: Sertifikasi Aset Daerah dan Perda RTRW
Selain tumpang tindih IUP, pemerintah memprioritaskan percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap hingga 2027 melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK yang terintegrasi dengan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Agenda ketiga adalah penyelesaian penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Babel. Pembahasan Perda RTRW masih menghadapi persoalan irisan regulasi terkait batas gugusan pulau bagian utara dengan Kabupaten Lingga.
Gubernur: Reforma Agraria Bukan Sekadar Legalitas Tanah
Dalam sambutan tertulis Gubernur Babel Hidayat Arsani yang dibacakan Fery, ditegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi dan legalitas kepemilikan tanah. Program itu harus mampu memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
Reforma agraria juga dinilai perlu membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. GTRA disebut memiliki peran strategis dalam menyatukan data, kebijakan, serta langkah kerja berbagai instansi agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih terarah.
Rapat koordinasi di Kanwil BPN Babel menjadi penutup agenda GTRA tahun anggaran 2026. Hasil pembahasan tiga prioritas tersebut menjadi dasar kerja lintas instansi pada tahap berikutnya, termasuk penuntasan sertifikasi aset daerah hingga 2027.