Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti supervisi tindak lanjut penelitian RKA-K/L pagu anggaran satuan kerja tahun anggaran 2027 di Pangkalpinang, Senin–Selasa (14–15/9/2026). Kegiatan dua hari itu digelar Tim Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum untuk memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran satuan kerja. Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung menegaskan setiap alokasi anggaran harus disusun efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
PANGKALPINANG — Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung memimpin jajaran pengelola RKA-K/L dalam supervisi tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel. Tim Supervisi Pusat hadir terdiri dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Direktorat Administrasi Hukum Umum, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Ketiga tim itu melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan anggaran satuan kerja. Verifikasi menyasar pemeriksaan dokumen pagu anggaran tahun anggaran 2027 beserta data dukung yang telah disusun Kanwil Kemenkum Babel.
Supervisi Dibuka Lewat Zoom Meeting
Kegiatan diawali pembukaan oleh Ketua Tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi Andia Dani Utomo melalui zoom meeting. Dalam arahannya, Andia menyebut supervisi RKA-K/L sebagai bagian penting untuk memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai target kinerja organisasi.
Tim supervisi juga memberi penguatan dan masukan terhadap kesesuaian rencana anggaran dengan program prioritas. Masukan itu menyangkut kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Babel sepanjang 2027.
Kakanwil: Setiap Alokasi Anggaran Harus Akuntabel
Johan Manurung menekankan penyusunan perencanaan anggaran mesti dilakukan cermat dan terukur. Orientasinya, kata dia, pencapaian kinerja organisasi, bukan sekadar penyerapan.
"Perencanaan anggaran merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Setiap alokasi anggaran harus disusun secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal bagi organisasi maupun masyarakat," ujar Johan.
Ia menambahkan supervisi dan pendampingan Tim Pusat menjadi kesempatan bagi Kanwil Kemenkum Babel memastikan setiap program selaras prioritas organisasi. Program yang direncanakan juga harus punya dukungan data memadai.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan setiap program dapat berjalan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik," tambahnya.
Dampak ke Dokumen Anggaran 2027
Hasil supervisi ini menentukan kualitas dokumen RKA-K/L tahun anggaran 2027 yang disusun Kanwil Kemenkum Babel. Dokumen tersebut harus sesuai ketentuan sekaligus mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Bagi warga Kepulauan Bangka Belitung, kualitas dokumen anggaran berdampak langsung pada layanan hukum yang diterima. Perencanaan yang rapi memudahkan pelacakan program mana yang jalan dan mana yang tersendat.
