PANGKALPINANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Polres Kabupaten Bangka menggelar operasi pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini menyasar dua titik, yakni SPBU 24.332.133 Parit Padang dan SPBU 24.332.124 Kenanga, pada Jumat (19/6).
Pengawasan difokuskan pada implementasi Program Subsidi Tepat yang mewajibkan konsumen memindai QR Code saat membeli BBM jenis tertentu. Tim gabungan memverifikasi kesesuaian data kendaraan dan penerima manfaat yang terdaftar dalam sistem Pertamina.
Verifikasi QR Code dan Data Kendaraan Jadi Fokus Utama
Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa secara langsung proses transaksi di lapangan. Mereka memastikan setiap pembelian BBM subsidi benar-benar dilakukan oleh kendaraan dan pengguna yang sudah terdaftar dalam database Program Subsidi Tepat.
"Kami juga memantau secara langsung proses penyaluran di SPBU, termasuk memastikan tidak ada pembelian dalam jumlah yang mencurigakan," ujar perwakilan Sales Area Bangka Belitung Pertamina Patra Niaga. Edukasi kepada konsumen juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme program ini.
Mengapa Pengawasan Diperketat di Bangka?
Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai wilayah dengan konsumsi BBM subsidi yang cukup tinggi, terutama untuk sektor pertambangan timah rakyat dan transportasi laut. Celah penyalahgunaan kerap terjadi ketika BBM subsidi dijual kembali secara ilegal atau digunakan untuk kendaraan niaga yang tidak berhak.
Kolaborasi dengan BPH Migas dan Polres Kabupaten Bangka menjadi kunci untuk menekan praktik tersebut. Kehadiran aparat kepolisian di lapangan memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba memanipulasi sistem.
Apa Itu Program Subsidi Tepat?
Program Subsidi Tepat merupakan skema digital yang diterapkan Pertamina untuk mengontrol distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Melalui sistem ini, setiap konsumen wajib menunjukkan QR Code yang terintegrasi dengan data kendaraan dan identitas penerima sebelum membeli BBM di SPBU.
Dengan sistem ini, Pertamina dapat memonitor volume pembelian per kendaraan secara real-time. Langkah ini sekaligus memastikan kuota subsidi yang digelontorkan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Pengawasan serupa direncanakan akan dilakukan secara berkala di sejumlah SPBU lain di Pulau Bangka dan Belitung. Pertamina Patra Niaga Sumbagsel berkomitmen menjaga integritas penyaluran energi bersubsidi di wilayah tersebut.
