PANGKALPINANG — Rekonsiliasi kepengurusan Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) membawa angin segar bagi kader asal Bangka Belitung. Johan Kadrik, S.H., M.H.Med., kini resmi memegang amanah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertambangan di tingkat Markas Besar LMP.
Pengukuhan tersebut digelar dalam momentum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LMP yang berlangsung di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pada Sabtu (13/6/2026). Johan bersama jajaran pengurus pusat lainnya dikukuhkan dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Apa Visi Johan Kadrik di Bidang Pertambangan?
Johan Kadrik menyampaikan visinya secara langsung usai pengukuhan. Ia berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan di sektor pertambangan.
"Saya akan merangkul seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan guna menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masa depan," tegas Johan dalam pernyataannya. Visi ini menjadi pijakan awal bagi dirinya dalam mengemban amanah baru tersebut.
Dari Babel ke Panggung Nasional
Penunjukan Johan Kadrik menandai meningkatnya peran kader asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tingkat nasional pasca rekonsiliasi kepengurusan LMP. Langkah ini juga dinilai sebagai strategi organisasi untuk memperkuat pengaruh di sektor pertambangan, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
LMP sendiri merupakan organisasi masyarakat yang memiliki basis massa cukup kuat di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masuknya tokoh asal Babel ke jajaran pengurus pusat, diharapkan suara daerah terkait kebijakan pertambangan lebih terdengar di tingkat nasional.
Langkah Konkret yang Ditunggu
Meski baru dikukuhkan, publik mulai menanti langkah konkret Johan Kadrik dalam menjalankan amanahnya. Sektor pertambangan di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, kerap dihadapkan pada isu tata kelola, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
Johan belum merinci program kerja spesifik yang akan dijalankan. Namun, pernyataannya tentang merangkul pemangku kebijakan menjadi sinyal bahwa pendekatan kolaboratif akan menjadi ciri utama kepemimpinannya di bidang ini. Para pengamat menunggu apakah visi tersebut akan terwujud dalam kebijakan nyata di lapangan.
