PANGKALPINANG — Sebanyak 1.386 petugas lapangan mulai turun ke seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung sejak Senin (15/6) untuk menjalankan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel, Sugeng Arianto, mengatakan sensus ini merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang sangat penting. “Hari ini kita memulai pendataan sebagai bahan penyusunan statistik berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah ini,” ujarnya di Pangkalpinang, Senin.
Data untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
Menurut Sugeng, data dari SE2026 tidak hanya sekadar angka. Informasi yang terkumpul akan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, evaluasi program, hingga pengambilan keputusan di pusat dan daerah.
“Data yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang tepat sasaran. Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berupaya menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.
Petugas Tempel Stiker sebagai Tanda Pendataan
Dalam proses pendataan, setiap petugas akan menempelkan Stiker Sensus Ekonomi 2026 pada lokasi usaha atau rumah yang telah selesai didata. Stiker ini berfungsi sebagai penanda bahwa kegiatan pendataan di titik tersebut telah dilaksanakan sesuai standar statistik yang berlaku.
Kegiatan sensus tahun ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan petugas dalam bekerja secara profesional dan objektif. Setelah pendataan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi wawancara media dan foto bersama.
Jadwal Pendataan hingga Akhir Agustus
Pendataan lapangan SE2026 akan berlangsung selama lebih dari dua bulan, dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Seluruh petugas telah dibekali instrumen wawancara yang disiapkan BPS untuk memastikan data yang dikumpulkan seragam dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS berharap partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha di Bangka Belitung agar proses sensus berjalan lancar. Data yang akurat, menurut Sugeng, akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
