BANGKA TENGAH — Pemerintah menargetkan PLTN di Pulau Gelasa mulai beroperasi pada 2032. Namun, Danil Eko Saputra, mahasiswa asal Bangka Tengah, menilai klaim keamanan geologis proyek itu perlu divalidasi melalui studi seismik dan tsunami independen. Alasannya, Indonesia berada di cincin api Pasifik dengan aktivitas seismik dan vulkanik tinggi, serta memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif.
“Kecelakaan nuklir besar seperti Chernobyl dan Fukushima menunjukkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Fukushima menghasilkan evakuasi massal dan kerugian ekonomi ratusan miliar dolar AS,” kata Danil dalam keterangan tertulis yang diterima, baru-baru ini.
Limbah Nuklir: Belum Ada Solusi Permanen
Danil juga menyoroti persoalan limbah radioaktif yang belum terselesaikan secara global. Untuk reaktor 500 MW, diperkirakan menghasilkan 10–15 ton bahan bakar bekas per tahun. Selama 60 tahun operasi, limbah yang terkumpul mencapai ratusan ton.
“Indonesia saat ini belum memiliki fasilitas akhir, kerangka regulasi komprehensif, atau kapasitas SDM yang terbukti untuk menangani limbah ini secara mandiri,” ujarnya. Ia menuntut adanya rencana repository, pendanaan terjamin, dan mekanisme akuntabilitas publik sebelum proyek berlanjut.
Investasi Rp 17 Triliun: Lebih Mahal dari Energi Terbarukan?
Perhitungan investasi Rp 17 triliun untuk 500 MW setara Rp 34 miliar per MW. Angka ini lebih tinggi dibandingkan biaya pembangkit surya (PLTS) yang berkisar Rp 15–20 miliar per MW dan pembangkit angin (PLTB) Rp 12–18 miliar per MW. Proyek nuklir juga rawan keterlambatan dan pembengkakan biaya 30–50 persen, dengan masa konstruksi 6–8 tahun, sementara PLTS/PLTB bisa dibangun dalam 1–3 tahun.
“Investasi yang sama dapat menghasilkan kapasitas terbarukan lebih besar dan lebih cepat terealisasi,” kata Danil.
Dampak ke Nelayan dan Pariwisata Pesisir
Bangka Belitung memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa dengan ketergantungan tinggi pada perikanan dan pariwisata pesisir. Gangguan pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan zona tangkap akan berdampak langsung pada mata pencaharian lokal. Klaim kerusakan 15.000–20.000 hektare atau nilai ekonomi US$50–80 juta per tahun, menurut Danil, perlu diverifikasi lewat studi AMDAL dan survei sosial-ekonomi lokal yang belum dipublikasikan secara terbuka.
“Tanpa rencana kompensasi dan mekanisme partisipasi masyarakat yang transparan, proyek berisiko menimbulkan kerugian pada komunitas lokal,” tegasnya.
Ia juga meminta kajian kontrak dan persyaratan local content dipublikasikan untuk menilai sejauh mana proyek memberi manfaat ekonomi domestik, seperti transfer teknologi dan lapangan kerja. Jika komponen utama dan bahan bakar berasal dari pemasok asing, proporsi biaya operasi yang keluar negeri bisa tinggi.
