KOBA — Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menyatakan CPPD menjadi instrumen penting pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Menurut dia, pangan adalah kebutuhan dasar sehingga pemerintah wajib memastikan distribusi dan harganya tetap terjangkau hingga pelosok desa.
"Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan, keterjangkauan distribusi dan harga, serta pemenuhan konsumsi pangan yang cukup," kata Efrianda di Koba, Jumat.
Efrianda menyebut ketahanan pangan daerah dibangun lewat tiga pilar utama. Pertama, ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. Kedua, kelancaran distribusi dengan harga terjangkau sampai ke desa-desa. Ketiga, pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).
"Ketiga pilar tersebut harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap bahan pangan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi yang berkualitas," ujarnya.
Sebanyak 61,94 ton CPPD Bangka Tengah saat ini tersimpan di Perum Bulog Cabang Bangka. Stok itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga apabila terjadi gangguan pasokan akibat bencana alam, kenaikan harga pangan, maupun kerawanan pangan yang sifatnya sementara.
Efrianda menegaskan keberadaan cadangan pangan daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan. Warga juga mendapat perlindungan ketika situasi tertentu mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok mereka.
Pengelolaan CPPD di Bangka Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan. Aturan itu diperkuat Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan cadangan pangan daerah.
"Pemerintah daerah tentu harus memiliki kemampuan untuk merespons kebutuhan pangan masyarakat secara lebih cepat ketika terjadi kondisi darurat, sekaligus menjaga ketahanan pangan," ujarnya.
Dengan landasan hukum yang sudah lengkap, Pemkab Bangka Tengah menyatakan pengelolaan stok pangan tidak lagi bergantung pada respons situasi darurat semata. Penyaluran CPPD diarahkan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam perda dan perbup.