KOBA — Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah menargetkan penyelesaian seluruh sertifikat dalam program PTSL pada 30 November 2026. Dari target sebanyak 1.540 sertifikat tanah pada tahun 2026, realisasi penerbitannya telah mencapai sekitar 78 persen, dengan sisa 341 sertifikat yang masih harus diselesaikan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Rinaldi Djoko Dwi Utomo, menyampaikan capaian tersebut dalam penyerahan sertifikat kepada masyarakat Arung Dalam. Penyelesaian bidang tanah yang tersisa menjadi pekerjaan Kantor Pertanahan menjelang batas waktu yang ditargetkan.
“Saat ini capaian kami sudah mencapai 78 persen. Masih ada sekitar 341 bidang tanah yang harus diselesaikan, dan kami menargetkan seluruhnya dapat rampung pada 30 November 2026,” jelas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Rinaldi Djoko Dwi Utomo.
Menurut Rinaldi, antusiasme masyarakat mengikuti PTSL cukup tinggi. Di beberapa desa, permohonan penerbitan sertifikat tanah masih cukup banyak, sementara pelaksanaan program menghadapi keterbatasan anggaran dari pusat akibat efisiensi.
“Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanah melalui program ini sangat tinggi. Di beberapa desa, permintaan sertifikat cukup banyak. Namun, karena keterbatasan anggaran dari pusat akibat efisiensi tahun ini, kami berharap pada tahun berikutnya program ini tetap tersedia sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Rinaldi Djoko Dwi Utomo.
Harapan keberlanjutan program berkaitan dengan kebutuhan warga yang belum terjangkau. PTSL merupakan program Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas kepemilikan tanah masyarakat.
Bagi Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, penyerahan sertifikat bukan sekadar pemberian dokumen. Ia menekankan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah, termasuk tanah yang menjadi tempat tinggal dan penopang aktivitas ekonomi keluarga.
“Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai aset keluarga yang memiliki nilai sosial dan ekonomi serta dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” jelas Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.
Algafry berharap kepastian hukum melalui PTSL dapat meminimalkan potensi sengketa pertanahan di kemudian hari. Ia juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, atas pelaksanaan program tersebut.
Setelah menerima dokumen kepemilikan, warga diingatkan untuk menyimpan sertifikat dengan baik. Algafry meminta masyarakat memanfaatkannya secara bijaksana dan produktif.
“Dengan diterimanya sertifikat tanah ini, saya berharap masyarakat memiliki rasa aman dan kepastian terhadap hak kepemilikannya. Sertifikat ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga, pengembangan usaha, serta penguatan nilai ekonomi aset masyarakat,” ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.
Pemerintah berharap pendaftaran tanah melalui PTSL memperluas jumlah bidang yang tercatat secara resmi. Di Bangka Tengah, tindak lanjut terdekat adalah menyelesaikan sisa penerbitan sertifikat sesuai target Kantor Pertanahan.