KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Indonesia menawarkan pasokan kredit karbon kehutanan berkualitas tinggi kepada Jepang untuk memenuhi kebutuhan 100 juta ton CO? pada 2030. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan bilateral di sela COP31 Antalya, Türkiye, dengan target pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroshi Ono di Paviliun Indonesia pada forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026). Agenda utama pertemuan itu adalah memperkuat mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) sebagai jalur investasi karbon sektor kehutanan.
Melalui JCM, pemerintah ingin menghubungkan agenda pengurangan emisi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kerangka hukumnya bersandar pada Pasal 6 Persetujuan Paris yang mengatur kerja sama sukarela antarnegara dalam perdagangan kredit karbon.
Pemerintah menetapkan empat sasaran konkret dalam pengembangan karbon kehutanan. Keempatnya menjadi dasar proyeksi pasokan kredit yang bisa ditawarkan ke mitra internasional:
Keempat komitmen tersebut menuntut dukungan investasi, metodologi penghitungan karbon yang kuat, serta mekanisme perlindungan lingkungan dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat dalam keterangan resmi Kementerian Kehutanan.
Peluang terbesar datang dari kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki tahap wajib pada 2026. Dalam skema itu, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton karbon dioksida pada 2030.
Kebutuhan tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk memasok kredit karbon berkualitas tinggi dari proyek berbasis alam. Program pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi menjadi salah satu sumber pasokan yang paling siap ditawarkan.
Bagi pelaku pasar karbon, kepastian metodologi menjadi faktor penentu. Kredit dari proyek penyerapan karbon umumnya dihargai lebih tinggi dibanding proyek penghindaran emisi karena dianggap lebih terukur dan permanen. Standar integritas tinggi inilah yang coba ditonjolkan pemerintah agar kredit Indonesia bisa menembus pasar Jepang yang menerapkan persyaratan ketat.
Pemerintah mendorong agar pemulihan ekosistem gambut dan mangrove mendapat porsi penting dalam portofolio proyek JCM Indonesia–Jepang. Kedua ekosistem itu dinilai punya peran besar dalam mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.
"Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi," ujar Rohmat.
Pemerintah ingin memastikan investasi karbon mendukung pemulihan fungsi ekologis, bukan sekadar menghasilkan angka penyerapan atau penghindaran emisi. Proyek juga harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan secara bermakna, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pelaku investasi.
Keberhasilan proyek karbon berbasis alam, menurut pemerintah, tidak boleh dinilai hanya dari jumlah karbon yang diserap atau emisi yang dihindari. Proyek tersebut harus memberi kontribusi nyata terhadap perlindungan spesies, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Kehutanan menargetkan kemitraan JCM dengan Jepang menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemulihan kawasan terdegradasi. Bagi Indonesia, kerja sama ini sekaligus memperkuat posisi dalam aksi iklim global dan membuka aliran investasi baru ke sektor kehutanan.
Implementasi di lapangan masih menunggu kesepakatan teknis kedua negara, terutama soal metodologi penghitungan dan mekanisme pembagian kredit antarnegara. Tanpa kepastian di dua hal itu, potensi 12 juta hektare lahan yang dipulihkan belum bisa dikonversi menjadi pasokan kredit yang bisa diperdagangkan.