Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat menegaskan Pemerintah Kabupaten Belitung akan menjaga ruang fiskal secara bijak di tengah dinamika ekonomi tahun 2026. Penegasan itu disampaikan dalam sidang paripurna pengesahan Perubahan APBD Belitung Tahun Anggaran 2026 di DPRD Belitung. Djoni meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program tanpa mengorbankan kualitas dan kepatuhan.
TANJUNGPANDAN — Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk lebih cepat membaca perubahan ekonomi dan mengambil langkah antisipasi. Instruksi itu muncul saat kondisi ekonomi memasuki sisa tahun anggaran 2026 yang masih dinamis.
Menurut Djoni, berbagai potensi tekanan dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Mulai dari perubahan harga energi, biaya transportasi, biaya distribusi, hingga harga bahan kebutuhan pokok.
Dia menyoroti perubahan biaya transportasi dan distribusi yang berdampak jauh lebih cepat terhadap harga barang dan aktivitas ekonomi di Belitung.
Djoni menegaskan menjaga ruang fiskal bukan berarti menahan laju pembangunan. Kebijakan itu justru memastikan pemerintah tetap memiliki kapasitas hadir saat masyarakat membutuhkan.
"Pemerintah Kabupaten akan menjaga ruang fiskal secara bijak di tengah dinamika situasi ekonomi di penghujung tahun 2026," katanya dalam sidang paripurna pengesahan Perubahan APBD Belitung Tahun Anggaran 2026 di DPRD Belitung, Senin.
Dia mengingatkan bahwa ruang fiskal tidak boleh dihabiskan seluruhnya hari ini. Pemerintah daerah perlu memikirkan kemampuan menghadapi kebutuhan masyarakat di hari esok.
"Kita tidak perlu menunggu persoalan menjadi besar baru bertindak. Dan kita tidak boleh menggunakan seluruh ruang fiskal hari ini, tanpa memikirkan kemampuan daerah menghadapi kebutuhan masyarakat di hari esok," ujarnya.
Menyongsong waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas, Djoni meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan yang masih menghadapi kendala diminta segera diselesaikan.
Kegiatan yang berisiko terlambat juga harus segera dikoreksi. Djoni menekankan percepatan pelaksanaan program tidak boleh mengorbankan kualitas, kepatuhan, serta integritas birokrasi.
"Percepatan pelaksanaan program ini kami ingatkan agar tidak mengorbankan kualitas, kepatuhan serta integritas birokrasi," ujarnya.
Langkah menjaga ruang fiskal berdampak langsung pada kemampuan Pemkab Belitung merespons kebutuhan warga. Terutama saat tekanan harga energi dan distribusi mulai terasa di pasar dan aktivitas ekonomi harian.
Dengan posisi fiskal yang terjaga, pemerintah daerah memiliki ruang untuk turun tangan ketika daya beli masyarakat melemah. Perangkat daerah dituntut sigap tanpa menunggu persoalan membesar.