PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi momentum penyelarasan arah pembangunan dengan kondisi fiskal terkini. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Babel, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.
Berdasarkan evaluasi capaian kinerja semester pertama, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif. Optimasi penerimaan pajak dan penyesuaian retribusi daerah menjadi pendorong utama membaiknya sisi pendapatan tersebut.
Di tengah upaya penguatan penerimaan, Pemprov Babel memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui program pemutihan yang berlangsung 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda SWDKLLJ tahun sebelumnya, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus memperluas basis penerimaan daerah tanpa membebani wajib pajak.
Di sisi belanja, pemerintah melakukan pengetatan melalui pengurangan perjalanan dinas, penerapan work from home (WFH), serta peninjauan ulang belanja barang dan jasa. Program kerja yang tidak prioritas dan belum terlaksana juga dievaluasi ulang.
Gubernur menegaskan bahwa efisiensi justru diarahkan untuk menjaga kualitas belanja dan mengamankan ruang fiskal. Dengan begitu, program yang berdampak langsung ke masyarakat tetap berjalan optimal.
Sektor yang tetap menjadi prioritas antara lain peningkatan mutu sumber daya manusia, intervensi penurunan angka stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta penambahan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu.
Rapat paripurna kali ini juga mengagendakan penyampaian usul pendapat DPRD terhadap pemberhentian Wakil Gubernur Babel. Pemprov Babel menghormati seluruh mekanisme konstitusional yang dilaksanakan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dan memperkuat sinergi eksekutif-legislatif. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar demi kepentingan warga Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui rapat paripurna tersebut, Pemprov Babel berkomitmen menjaga efisiensi, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada program prioritas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.