Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan dimulainya pendataan dari kepala daerah, BPS berharap partisipasi masyarakat meningkat.
Dalam sesi wawancara, petugas menggali sejumlah data awal sebagai bagian dari tahapan sensus. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai jumlah penghuni rumah dinas wali kota.
Informasi ini menjadi bagian dari pendataan dasar yang akan dikembangkan pada tahap sensus berikutnya. Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, memimpin langsung proses wawancara yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut.
Pemilihan Prof Saparudin sebagai responden perdana merupakan strategi BPS untuk memberi contoh kepada masyarakat. Dengan partisipasi aktif kepala daerah, diharapkan warga dan pelaku usaha di Pangkalpinang tidak ragu saat petugas sensus datang.
Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian panjang pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh sektor usaha di kota tersebut. Sensus Ekonomi 2026 menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan.
Pendataan di Pangkalpinang akan berlangsung selama kurang lebih dua setengah bulan, hingga 31 Agustus 2026. Petugas BPS akan mendatangi rumah tangga dan tempat usaha secara door-to-door.
BPS Kota Pangkalpinang menargetkan data yang akurat dari seluruh sektor ekonomi formal dan informal. Hasil sensus nantinya akan digunakan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga level kelurahan.
BPS mengimbau warga yang didatangi petugas untuk bersedia memberikan data dengan jujur dan lengkap. Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Statistik.
Dengan dimulainya sensus dari rumah dinas wali kota, BPS optimistis target partisipasi di Pangkalpinang bisa tercapai. Data yang terkumpul akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah.