Pelindo Regional 2 Gandeng Kejati Jabar, Kepatuhan Hukum Jadi Fondasi Bisnis 2026-2028

Penulis: Nofrizal Hasan  •  Sabtu, 21 November 2026 | 15:52:01 WIB
Direktur Manajemen Risiko PT Pelindo (Persero) Boy Rubyanto dan jajaran menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejati Jawa Barat di Bandung, Jumat (20/11/2026).

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara periode 2026-2028. Kerja sama yang diteken di Bandung, Jumat (20/11/2026), ini menempatkan pendampingan hukum sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis harian Pelindo, bukan sekadar penanganan kasus setelah muncul.

Penandatanganan berlangsung di Ballroom 1 Pullman Bandung Grand Central. Delegasi Pelindo dipimpin Direktur Manajemen Risiko PT Pelindo (Persero) Boy Rubyanto, didampingi General Manager Pelindo Regional 2 Cabang Cirebon Mochammad Imron. Kejati Jawa Barat pada kesempatan yang sama juga meneken kerja sama serupa dengan Perum Jasa Tirta II, PT Perkebunan Nusantara I, dan PT Nindya Karya (Persero).

Perjanjian Pelindo Regional 2 dengan Kejati Jawa Barat melanjutkan kesepakatan bersama yang telah lebih dulu terjalin antara kedua pihak. Lingkupnya mencakup pendampingan hukum, pertimbangan hukum, hingga penguatan pemahaman hukum bagi jajaran perusahaan pelat merah tersebut.

Apa Isi Kerja Sama Pelindo dan Kejati Jabar

Melalui perjanjian ini, Kejati Jawa Barat berperan sebagai mitra yang memberi pertimbangan sebelum sebuah langkah bisnis diambil. Pendampingan tidak berhenti pada saat persoalan hukum sudah muncul, tetapi berjalan sejak tahap awal pengambilan keputusan.

Executive Director 2 Pelindo Regional 2 Budi Prasetio menyebut kepatuhan hukum sebagai pijakan, bukan pilihan. Menurut dia, tata kelola yang bersih menjadi syarat utama menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan negara.

"Tata kelola yang bersih dan patuh hukum adalah fondasi. Kepercayaan publik terhadap perusahaan negara hanya bisa dijaga kalau setiap keputusan bisnis kami berdiri di atas landasan hukum yang kuat," ujarnya.

Budi menilai peran Kejaksaan juga mencakup fungsi mengingatkan dan memberi pertimbangan sebelum keputusan strategis diambil. Prinsip itu, katanya, membuat manajemen bisa melangkah dengan lebih yakin dan terukur.

Mengapa Pendampingan Sejak Awal Jadi Kunci

Pelindo Regional 2 memandang perjanjian ini bukan seremoni belaka. Perusahaan berharap kerja sama berjalan efektif, dari pendampingan hukum sampai penguatan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran.

"Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan pendampingan seperti itu, kami bisa mengambil keputusan strategis dengan lebih yakin dan terukur," kata Budi.

Sebagai operator pelabuhan, Pelindo Regional 2 mengambil keputusan bisnis hampir setiap hari, mulai dari kontrak kerja sama, pengadaan, hingga pengelolaan aset negara. Setiap keputusan itu berpotensi membawa konsekuensi hukum perdata maupun tata usaha negara jika landasannya lemah.

Karena itu, perusahaan berjanji menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Pelindo juga akan menjaga koordinasi erat serta komunikasi terbuka dengan Kejati Jawa Barat agar pendampingan hukum termanfaatkan sejak tahap paling awal.

Dampak ke Layanan Logistik dan Masyarakat

Budi berharap manfaat kerja sama ini sampai ke masyarakat luas, terutama melalui arus barang dan layanan logistik yang lancar dari pelabuhan-pelabuhan di wilayah kerja Pelindo Regional 2. Fondasi hukum yang lebih terjaga, menurut dia, membuat perusahaan optimistis menjalankan bisnis kepelabuhanan secara profesional dan berintegritas.

Langkah Pelindo Regional 2 sejalan dengan praktik yang makin lazim di lingkungan BUMN, yakni menggandeng aparat penegak hukum sebagai mitra pencegahan. Model pendampingan semacam ini dipakai untuk meminimalkan risiko sengketa kontrak dan temuan hukum di kemudian hari, sekaligus menjaga aset serta kepentingan negara.

Dengan masa berlaku hingga 2028, perjanjian ini memberi Pelindo Regional 2 payung hukum berdurasi tiga tahun untuk menjalankan agenda ekspansi dan operasional pelabuhan di wilayah Jawa Barat.

Reporter: Nofrizal Hasan
Sumber: mimbarmaritim.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top