KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pemerintah menyiapkan belanja sekitar Rp 1.300 triliun pada kuartal IV 2026, lebih besar Rp 100 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan defisit APBN tetap di level 2,85% dari PDB sesuai outlook yang dilaporkan ke DPR.
Anggaran belanja senilai Rp 1.300 triliun itu akan disalurkan melalui kementerian dan lembaga. Suahasil menyebut percepatan realisasi di tiga bulan terakhir menjadi kunci agar belanja negara memberi dorongan nyata ke perekonomian.
Suahasil menjamin pelebaran belanja tidak akan mengganggu target fiskal. Pemerintah memegang angka defisit yang sama seperti yang disampaikan ke Badan Anggaran DPR pada Juli lalu.
"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85% dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026).
Komitmen tersebut disampaikan usai Suahasil memaparkan rencana peningkatan belanja pada kuartal IV. Menurutnya, sampai akhir tahun pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap berada di bawah target defisit tersebut.
Nilai pengeluaran pada kuartal IV 2026 mencapai Rp 1.300 triliun lebih, atau sekitar Rp 100 triliun di atas realisasi periode yang sama pada 2025. Lonjakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menutup tahun dengan laju belanja yang lebih kencang.
Dalam pandangan Suahasil, belanja pemerintah yang lebih tinggi otomatis menambah dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek berganda dari pengeluaran negara menjadi salah satu faktor yang diharapkan menopang aktivitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
"Belanjanya akan mencapai Rp 1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan Belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari," terang Suahasil.
Suahasil menekankan APBN punya dua fungsi yang harus berjalan bersamaan: menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Keduanya, menurut dia, harus dijalankan dengan cara efisien agar kredibilitas fiskal tetap terjaga.
"Yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel," sambungnya.
Bagi pelaku pasar, angka defisit 2,85% dari PDB menjadi acuan penting. Selama realisasi belanja tidak mendorong defisit melewati target, ruang fiskal untuk menahan gejolak eksternal masih tersedia. Sebaliknya, percepatan belanja yang tidak diimbangi penerimaan berpotensi menekan kebutuhan pembiayaan di sisa tahun.
Ada tiga hal yang layak dipantau dari rencana belanja Rp 1.300 triliun ini. Pertama, laju realisasi anggaran kementerian dan lembaga, karena belanja yang terserap lambat tidak akan memberi dampak ke pertumbuhan. Kedua, setoran pajak dan penerimaan negara lain di kuartal IV sebagai penyeimbang. Ketiga, arah pembiayaan APBN, termasuk penerbitan surat berharga negara, yang memengaruhi yield obligasi dan biaya dana pemerintah.
Pernyataan Suahasil belum merinci pos belanja mana yang akan dipacu lebih dulu. Rincian itu akan menentukan sektor mana yang paling merasakan dampak, apakah infrastruktur, perlindungan sosial, atau belanja barang dan jasa.