PANGKALPINANG — Ketua Umum BPD HIPMI Babel Harry Ardianto Arsani menyampaikan usulan plafon KUR Rp2 miliar itu bersama jajaran pengurus dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar empat minggu sebelum kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang digelar HIPMI bersama OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (17/10/2026).
Harry menilai plafon pembiayaan yang lebih besar membuka ruang bagi UMKM untuk menambah kapasitas produksi, memperluas distribusi, dan menjangkau pasar baru. Kebutuhan modal, katanya, ikut meningkat ketika usaha mulai berkembang.
Dari usulan kenaikan ke Rp2 miliar, plafon Rp1 miliar disebut telah mendapat persetujuan. Sisanya masih diperjuangkan HIPMI Babel lewat koordinasi dan penyampaian aspirasi kepada pihak terkait di tingkat pusat.
"Sementara itu, tambahan Rp1 miliar masih diperjuangkan melalui koordinasi dan penyampaian aspirasi kepada pihak terkait di tingkat pusat," ujar Harry, seperti dikutip dari Babel Pos.
Menurut Harry, plafon Rp500 juta dinilai terlalu sempit untuk kebutuhan pengusaha daerah. Dengan Rp2 miliar, pelaku UMKM punya kesempatan lebih besar mengembangkan bisnisnya.
"Kalau Rp500 juta, kan, terbatas. Kalau Rp2 miliar, pengusaha UMKM bisa punya kesempatan untuk naik kelas," kata Harry.
Harry menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo yang turut menyuarakan kebutuhan pengusaha daerah ke tingkat pusat. Dukungan pengurus pusat dinilai memperkuat posisi HIPMI Babel dalam mendorong kebijakan pembiayaan yang lebih longgar.
Meski begitu, target plafon KUR Rp2 miliar belum sepenuhnya terealisasi. HIPMI Babel berupaya melanjutkan komunikasi dengan pihak terkait agar tambahan pembiayaan yang diharapkan bisa segera direalisasikan.
Harry menegaskan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan akses permodalan. Pelaku usaha juga perlu memperkuat pemasaran, melakukan transformasi digital, dan meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis.
Ketiga hal itu dinilai menentukan apakah tambahan modal benar-benar berujung pada pertumbuhan usaha atau justru habis tanpa hasil. Bagi HIPMI Babel, akses pembiayaan dan kapasitas pengelolaan usaha harus berjalan bersamaan.