KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Negara-negara berkembang menghadapi kewajiban pembayaran utang luar negeri sebesar USD400 miliar atau sekitar Rp6.200 triliun sepanjang 2026. Dana Moneter Internasional memperingatkan beban utang publik global telah mencapai level tertinggi sejak Perang Dunia II dan diproyeksikan menembus 100% dari PDB dunia sebelum 2030.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyampaikan peringatan itu dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bangkok. Peringatan tersebut muncul di tengah eskalasi krisis energi, lonjakan inflasi, dan jeratan utang yang kian mencekik sejumlah negara berkembang.
"Winter is coming (Musim dingin sedang tiba)," tegas Georgieva.
IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di kisaran 3% untuk tahun 2026. Namun, sejumlah negara dipastikan mengalami pemangkasan prospek secara dramatis.
Ukraina yang kini memasuki tahun kelima perang melawan invasi Rusia menjadi salah satu pihak paling parah terdampak. Negara-negara Teluk juga terhantam serangan balasan Iran dan penurunan drastis ekspor energi.
Riset terbaru IMF membeberkan lonjakan harga pangan dan energi menjadi pemicu utama krisis berkelanjutan. Kedua faktor itu mengerek ekspektasi inflasi, memperburuk kemiskinan, serta mengancam stabilitas ekonomi.
Ancaman terbesar bagi para pembuat kebijakan adalah beban utang publik global yang melambung ke level tertinggi sejak Perang Dunia II. IMF memproyeksikan rasio utang terhadap PDB dunia bakal menembus 100% sebelum tahun 2030.
Kewajiban pembayaran utang luar negeri sebesar USD400 miliar atau sekitar Rp6.200 triliun menjadi beban berat bagi negara-negara berkembang sepanjang 2026. Tekanan fiskal ini berpotensi memaksa pemerintah memangkas belanja pembangunan atau menaikkan pajak.
Bagi investor di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, risiko rollover utang dan pelemahan nilai tukar menjadi faktor yang perlu dicermati. Ketergantungan pada pembiayaan luar negeri membuat negara-negara dengan defisit transaksi berjalan rentan terhadap gejolak global.
IMF menekankan perlunya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk meredam dampak krisis. Negara-negara dengan ruang fiskal terbatas disarankan memprioritaskan belanja yang produktif dan memperkuat jaring pengaman sosial.