BANGKA TENGAH — Efektivitas belanja daerah menjadi perhatian serius Pemkab Bangka Tengah. Melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, pemerintah setempat memperkuat strategi penganggaran dengan pendekatan money follows program. Alokasi dana kini tidak lagi disebar merata ke seluruh kegiatan, melainkan dikonsentrasikan pada program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Pemkab Bangka Tengah, Dimas Arya Nugroho, S.E., menjelaskan bahwa prinsip ini menjadi instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Anggaran yang terbatas harus digunakan secara terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan yang prioritas.
“Prinsip yang kami jalankan adalah memastikan anggaran digunakan untuk program-program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dimas dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Selain kebijakan penganggaran, Setda Bangka Tengah juga mengembangkan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan. Langkah ini dinilai mampu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Kami yakin dan percaya jika pemanfaatan teknologi informasi, dinilai mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran,” terang Dimas.
Dimas mengungkapkan, penguatan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan terus dilakukan untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Upaya ini harus dibarengi dengan inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aparatur mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi.
“Tentunya upaya tersebut harus dibarengi dengan berbagai inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aparatur mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi,” ungkapnya.
Inovasi lain yang tengah digarap meliputi integrasi sistem keuangan, percepatan realisasi anggaran, hingga pembenahan administrasi. Semua itu bertujuan meminimalkan potensi temuan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seluruh pembenahan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Bangka Tengah. Dalam jangka panjang, kebijakan ini mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.