TOBOALI — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan resmi mengantongi izin untuk menerapkan Manajemen Talenta dalam pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. Persetujuan dari BKN itu menjadi tonggak baru reformasi birokrasi di daerah tersebut, menggeser sistem lama yang selama ini mengandalkan masa kerja atau mekanisme seleksi terbuka.
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Selatan, Rori Windrasari Safitri, menjelaskan bahwa sistem baru ini memetakan pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi. Proses promosi, mutasi, hingga pengisian jabatan nantinya tidak lagi melalui lelang jabatan konvensional, melainkan dari bank talenta yang sudah dipetakan secara merit.
“Kesempatan berkarier akan terbuka lebih luas bagi pegawai yang memiliki kapasitas terbaik sesuai kebutuhan organisasi,” kata Rori, Senin (21/7/2026).
Proses menuju persetujuan ini tidak instan. Rori mengungkapkan, Pemkab Bangka Selatan melalui serangkaian tahapan mulai dari koordinasi awal, pra-ekspose pada Mei 2026, hingga ekspose bersama BKN pada 8 Juli 2026. Hasilnya, BKN menetapkan persetujuan resmi pada 9 Juli 2026.
Dalam keputusannya, BKN menegaskan bahwa penerapan Manajemen Talenta harus dilaksanakan secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. Sistem ini juga wajib bebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Rori menambahkan, setiap proses pengisian jabatan tetap harus dikoordinasikan dengan BKN. BKPSDMD Bangka Selatan saat ini menyatakan siap mengakselerasi implementasi sistem ini di seluruh perangkat daerah. BKN pun akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan.
“Bismillah, mohon dukungan dari seluruh pihak agar implementasi Manajemen Talenta di Kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan dengan baik,” ujar Rori.
Penerapan Manajemen Talenta merupakan implementasi kebijakan nasional dalam pengelolaan ASN. Rori berharap sistem ini mampu melahirkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Dampak jangka panjangnya, kualitas pelayanan publik di Bangka Selatan diharapkan meningkat dan pembangunan daerah bisa berakselerasi.
“Saya berharap penerapan sistem ini mampu melahirkan ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan daerah,” tutup dia.