PANGKALPINANG — Sebanyak 200 peserta dari jajaran Forkopimda, perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta akademisi menghadiri acara yang dirangkaikan dengan seminar bertema “Desain Pemilu dan Pilkada Untuk Memperkuat Pemerintahan yang Governability dan Otonomi Daerah”. Kegiatan ini juga menghadirkan Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro, sebagai pembicara utama.
Dalam sambutan perdananya, Saparudin mengaku masih perlu banyak belajar, namun berjanji menjalankan organisasi sesuai aturan. “Saya sudah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan kami berjanji akan mematuhinya sepenuhnya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan perumpamaan tentang negara sebagai kapal besar. Menurutnya, pemerintah berperan sebagai nakhoda dan awak kapal, sementara rakyat adalah penumpang yang menaruh harapan besar. “Maka, kita wajib memastikan memiliki kemampuan serta integritas tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sesuai standar good governance,” tegas Saparudin.
Sebagai langkah awal, Saparudin berencana menggelar rapat kerja untuk menyusun program kerja, baik yang menjadi amanah pengurus pusat maupun inovasi khas daerah. Ia juga mengajak akademisi dan praktisi pemerintahan untuk bergabung, guna meningkatkan profesionalisme hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Ketua Umum MIPI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengapresiasi semangat pengurus baru. Ia menegaskan MIPI adalah wadah netral yang lahir dari musyawarah para pakar, bukan kontestasi politik. “Perjalanan karir saya dari Kepala Desa hingga Gubernur berkat bekal ilmu pemerintahan. Jika nakhoda tidak paham cara mengemudikan kapal, penumpang tidak akan selamat,” pesan Anwar Hafid dalam sambutannya. Ia berharap MIPI Babel mampu melahirkan pemimpin yang mengabdi sepenuhnya untuk rakyat.