PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatatkan kinerja keuangan positif di tahun 2025. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan capaian tersebut saat membacakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (29/6/2026).
Angka realisasi PAD mencapai Rp 267,128 miliar. Jumlah ini setara dengan 111,57 persen dari target yang telah ditentukan dalam APBD 2025.
Menurut Saparudin, lonjakan pendapatan ini bukanlah kebetulan. Pihaknya gencar melakukan optimalisasi di sejumlah sektor utama.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya,” ujar Saparudin dalam sambutannya di hadapan para anggota dewan.
Pemerintah kota menyebut bahwa sektor pajak daerah menjadi kontributor terbesar dalam mendongkrak PAD. Selain itu, retribusi daerah dan pendapatan sah lainnya juga menunjukkan peningkatan signifikan.
Meski demikian, Saparudin tidak merinci secara persis besaran kontribusi masing-masing sektor dalam keterangan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pola pengelolaan keuangan yang lebih ketat dan transparan menjadi kunci.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan formal pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif. Setelah penyampaian raperda, DPRD akan membahas lebih lanjut dokumen tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Keberhasilan melampaui target PAD tahun lalu menjadi modal bagi Pemkot Pangkalpinang untuk menyusun target yang lebih ambisius di tahun anggaran berikutnya. Namun, tantangan menjaga momentum optimalisasi penerimaan tetap menjadi pekerjaan rumah.