PANGKALPINANG — Eddy Iskandar menyampaikan apresiasi tersebut usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, capaian opini WTP sembilan kali beruntun merupakan indikator pengelolaan keuangan yang baik dan patut disyukuri.
Meski meraih opini terbaik, Eddy Iskandar mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri. Ia menegaskan masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang ditujukan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali mendapatkan opini WTP. Ini sudah sembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Eddy dalam keterangannya.
“Namun tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus kami di DPRD,” ujarnya menambahkan.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Babel berkomitmen memantau pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Eddy menegaskan, langkah ini diperlukan agar temuan-temuan yang masih menjadi catatan dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan batas waktu yang ditentukan.
“Kami akan membahas kembali bersama pemerintah daerah sehingga rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera dilaksanakan dan dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai aturan,” tegas Eddy.
Menurut Eddy, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diiringi dengan komitmen perbaikan berkelanjutan pada aspek yang menjadi perhatian auditor. Ia menilai, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Eddy Iskandar juga menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan yang dinilai akan semakin kompleks. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang. “Tantangan pemerintah akan semakin besar sehingga pengelolaan keuangan harus semakin profesional agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Agenda ini juga menjadi momentum evaluasi bersama guna memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai perundang-undangan.